ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PENGELOLAAN TANAH “CATON” (TANAH PEMERINTAH) DI DESA RAGANG KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pengelolaan Tanah “Caton” (Tanah Pemerintah) Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktik akad pengelolaan tanah “caton” (tanah pemerintah) di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan? Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap Praktik akad pengelolaan tanah “caton” (tanah pemerintah) di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?. Data penelitian ini diperoleh dari Desa ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu memaparkan atau menjelaskan data-data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode induktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, yaitu tentang deskripsi akad pengelolaan tanah “caton” di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat umum kaitannya dengan hukum Islam serta ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan Bahwa praktik akad pengelolaan tanah “caton” (tanah pemerintah) di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah kepala dusun melakukan kerjasama dengan petani melalui perjanjian dengan syarat harus memberikan uang Rp 5.000.000,00 Rp 7.000.000,00 sampai Rp 10.000.0000,00 dengan ketentuan sebelum tanah tersebut digarap maka petani wajib memberikan uang dengan jangka waktu 2 tahun Selain itu ketika sudah masa panen maka yang menggarap tanah harus memberikan keuntungan yaitu berupa hasil panen 10 % baik petani untung maupun rugi. Sedangkan analisis hukum Islam terhadap praktik akad pengelolaan tanah “caton” (tanah pemerintah) di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Dalam praktiknya perjanjian tersebut dinamakan kerjasama tetapi dalam teori agama Islam bisa dinamakan kerjasama jika pengelolaan tersebut ketika untung dibagi menjadi 2, perbuatan tersebut dilarang karena merugikan salah satu belah pihak yaitu petani yang dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: Pertama Bagi Pemilik modal khususnya kepala dususn yang memiliki tanah “caton” dalam mengambil keputusan hukum hendaknya mempertimbangkan asas kemaslahatan masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al- Qur’an dan Hadis serta dalam bertransaksi sesuai dengan hukum Islam karena yang terjadi dalam praktik tersebut harus menggunakan sistem kerjasam yang diskriminatif. Kedua Bagi Pengelola khususnya bagi petani ketika terjadi akad sewa dan bagi hasil hendaklah perjanjian tersebut di tulis supaya jika terjadi permasalahan pihak pengelola supaya menuntut sesuai dengan bukti-bukti yang ada yang sesuai dan diperbolehkan dalam ajaran agama Islam